Kata Muhaimin Iskandar Ketum PKB: FPI Perlu Dididik agar Tidak Radikal


Beritaislamterbaru.org - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengharapkan ormas Islam seperti Pengurus Besar Nahdatul Ulama mengayomi organisasi Front Pembela Islam (FPI). Tak hanya mengayomi, pria yang biasa disapa Cak Imin ini bahkan berharap FPI perlu dididik agar tidak radikal.


"Saya berharap PBNU setelah ini lebih banyak mengayomi, merangkul, kalau perlu menyayangi FPI supaya tidak menjadi ke mana-mana dan dididik supaya tidak menjadi radikal," ujar Muhaimin usai acara Halalbihalal bersama Kedutan Besar Eropa untuk Indonesia di Bunga Rampai Resturant, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/7) malam.

Menurut Muhaimin, langkah PBNU dan ormas Islam lain mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Pembubaran Ormas Anti-Pancasila dan Radikal, sudah bagus. Namun, kata dia, tidak hanya sampai pada langkah tersebut, tetapi harus ditindaklanjuti.

"Tentu harus ditindak lanjuti dengan cara semua ormas-ormas yang sudah NKRI ini harus membina, merangkul, mengayomi, menyanyangi ormas-ormas Islam yang belum mutlak atau semangat NKRI-nya kendor," imbuh dia.

Diketahui, sebanyak 14 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendesak pemerintah segera merealisasikan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan ormas radikal anti-Pancasila lainnya.

Ke-14 ormas Islam tersebut adalah PBNU, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Mathla'ul Anwar, Yayasan Az Zikra, Al-Ittihadiyah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Rabithah Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Nahdlatul Wathan dan Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI).

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan, pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas sebagai landasan hukum untuk membubarkan ormas-ormas radikal.

"Pemerintah perlu segera mewujudkan komitmennya untuk menindak ormas anti-Pancasila seperti HTI. Oleh karena itu kami menuntut pemerintah mempercepat penerbitan Perppu tentang Ormas dan menindaktegas ormas yang merongrong Pancasila dan UUD 1945," ujar Said saat memberikan keterangan di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (7/7).

BT

[www.beritaislamterbaru.org]
Banner iklan disini